Fecky Mikael Boelan: Ketimpangan Ekonomi, Sosial di Akses Jalan Bo’a.

BA’A | Nemberalanews.com – Fecky Mikael Boelan, SE., anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menyoroti potensi ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat timbul akibat polemik penutupan jalan di Desa Bo’a, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Rote Ndao. Rabu (29/10/2025).

Fecky Mikael Boelan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ia menekankan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang publik yang terencana.

“Di situ inti dari undang-undang itu adalah bagaimana proses perencanaan pemanfaatan ruang publik demi kesejahteraan masyarakat ini dulu kita tahu ini dulu paling utama,” ujar Fecky.

Fecky menyoroti adanya perbedaan informasi terkait akses jalan antara PT Bo’a Development dan masyarakat. PT Bo’a Development mengklaim adanya akses jalan, sementara masyarakat menyatakan bahwa akses tersebut telah ditutup.

“PT Bo’a mengatakan bahwa ada akses jalan sementara masyarakat, aliansi mengatakan bahwa telah ditutup. Ini dua hal. Saya secara pribadi saya belum tahu seperti apa,” ungkapnya.

Fecky menekankan pentingnya menjaga potensi Pantai Oemau sebagai destinasi surfing yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia khawatir jika polemik akses jalan ini tidak segera diselesaikan, akan berdampak negatif terhadap citra pariwisata Rote Ndao.

“Karena ini tujuan kita adalah bagaimana kemudian surfing di pantai Oemau ini kemudian kita laksanakan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena apa undang-undang nomor 1 tahun 2014 memberikan kewenangan itu,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan tentang risiko penurunan pendapatan daerah jika investor dan wisatawan enggan datang ke Rote Ndao akibat masalah akses jalan ini.

“Efek persepsi risiko dan kepercayaan pasar ini bahaya Pak Bupati. Jika kemudian persoalan berlalu kita tidak menyelesaikannya maka bisa jadi rekan-rekan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispendak) dari sini jangan sampai tahun depan tahun berikutnya pendapatan asli daerah kita menurun,” ujarnya.

Fecky Mikael Boelan juga menyoroti potensi dampak negatif terhadap masyarakat pesisir, terutama jika akses ke Pantai Nemberala juga terancam ditutup.

“Kalau kemudian ditutup maka matilah Rote Ndao. Kenapa? Karena wisatawan tidak akan datang lagi tempat,” tegasnya.

Ia mendesak agar PT Bo’a Development memperhatikan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat pesisir, termasuk pelaku UMKM dan penyedia jasa pariwisata.

“Hari ini atau besok kita duduk dengan PT Bo’a Development. Bagaimana kemudian distribusi ekonomi di sana? Kenapa jangan sampai kemudian keuntungan-keuntungan ini hanya pada investor atau manajemen PT Bo’a Development,” ungkapnya.

Fecky Mikael Boelan juga menyoroti belum adanya Bo’a Development yang terencana dan potensi terjadinya ketimpangan akses budaya dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat setempat yang telah lama memanfaatkan jalan tersebut.

“Masyarakat setempat sudah pakai jalan ini dari dulu, jangan sampai kita kesampingkan komunitas. Komunitas budaya Yang punya akses itu kepentingan mereka, kepentingan mereka mau apa banyak kalau orang di pesisir pantai itu banyak kepentingan,” jelasnya.

Ia mendesak agar polemik akses jalan ini segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Rote Ndao dan lebih khusus Desa Bo’a.(*)