Musrenbang Kecamatan Rote Barat 2026: 46,03% Penduduk Miskin, 28,6% Balita Stunting

NEMBERALA | Nemberalanews.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Rote Barat Tahun 2026 telah dilaksanakan sebagai bagian tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (9/3/2026) di Gereja GMIT Imanuel Nemberala dihadiri kurang lebih 175 peserta.

Pengamatan Nemberalanews.com, dalam laporannya Olens A. J. Ndoen, SH., selaku Camat Rote Barat menyampaikan kondisi wilayah umum yang meliputi 7 desa dengan jumlah penduduk sekitar 9.445 jiwa. Karakteristik wilayah didominasi oleh sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Beberapa hal strategis menjadi perhatian utama, mulai dari infrastruktur dasar yang masih perlu diperbaiki hingga permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur dasar masih terdapat jalan yang rusak, gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) yang rusak berat, serta masyarakat masih kesulitan mengakses air bersih,” ujar Camat dalam laporannya.

Lanjut, kata Olens, Di sektor ekonomi, struktur utama berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan, namun masyarakat kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan. Sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kerajinan lokal. Sedangkan dari sisi sosial, jumlah penduduk miskin mencapai 46,03% dari total penduduk.

“Desa Mboeain menjadi desa dengan angka kemiskinan tertinggi sebesar 84,63% (1.191 jiwa), sedangkan desa Oenggaut memiliki angka terendah sebesar 10,3% dari 1.209 jiwa penduduknya”, kata Olens.

Menurut dia, Data balita stunting dari Asuhan Usia Pra Sekolah dan Gizi Masyarakat (ASUI PPGM) periode Januari 2026 menunjukkan sebanyak 204 dari 724 balita yang diukur mengalami stunting, atau setara dengan 28,6%. Desa Mboeain mencatatkan angka tertinggi sebesar 44,06%, sementara desa Oenggaut tercatat paling rendah sebesar 12,3%.

Camat menambahkan mengenai pelayanan publik, kecamatan berorientasi pada pelayanan yang cepat, efisien, ramah, mudah diakses, dan efektif. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur digital, dan minimnya anggaran untuk berinovasi. “Pembangunan di Kecamatan Rote Barat harus difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi produktif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelas Camat.

Kata dia proses Musrembang dilakukan melalui tiga tahapan: inventarisasi dan rekapitulasi usulan desa, verifikasi dan penyelarasan dengan prioritas daerah, serta penentuan skala prioritas. Sebelumnya telah diadakan Pra-Musrembang secara online pada Kamis (26/2/2026). Dari 14 kegiatan usulan yang dibahas, disepakati 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.459.000.000.

Disisi lain, secara objektif, kecamatan menghadapi empat isu strategis yaitu infrastruktur dasar yang belum merata, produktivitas ekonomi masyarakat yang rendah, angka kemiskinan dan stunting yang perlu perhatian berkelanjutan, serta kualitas pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan juga dihadapi seperti keterbatasan anggaran, kualitas data yang perlu disempurnakan, sinkronisasi lintas pulau yang memerlukan koordinasi intensif, dan tuntutan pemerataan pembangunan yang harus disesuaikan dengan skala prioritas.

“Kami berharap usulan prioritas kecamatan dapat diakomodir secara proporsional dalam RKPD Kabupaten Rote Ndao 2027,” pungkas Camat.