Wabup Rote Ndao: Kolaborasi Bersama Masyarakat Hadapi Stunting, Percepat Pembangunan

NEMBERALA | Nemberalanews.com – Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan mengungkapkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar selama lima hari berturut-turut telah menyebar luas, mulai dari wilayah Timur hingga Barat Kabupaten Rote Ndao. Rencana kunjungan selanjutnya ke kawasan Ndao Nuse harus diubah ke format daring pada hari berikutnya akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung aktivitas di lapangan.

“Pada hari kelima pelaksanaan Musrenbang, kami yang bersama Bupati telah menjelajahi seluruh wilayah Rote, mulai dari bagian Timur hingga akhirnya menyelesaikan rangkaian kegiatan di Rote Barat,” paparnya saat menjawab pertanyaan dari perwakilan peserta Musrenbang Kecamatan Rote Barat pada Senin, (9/3/2026) Gedung Gereja GMIT Imanuel Nemberala.

Wakil Bupati menyampaikan rasa gembiranya atas kesempatan berinteraksi langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai harapan serta kebutuhan mereka. “Kami mendapatkan kesempatan yang cukup luas untuk berada di tengah masyarakat, mendengar setiap aspirasi yang mereka sampaikan. Meskipun berbagai tantangan menghadang, kita akan bersinergi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen pembangunan yang merata dari ujung timur hingga ujung barat pulau Rote telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. “Sebelumnya kami telah menyatakan akan membangun daerah dari arah matahari terbit hingga matahari tenggelam. Kini kita dapat menyaksikan perkembangan pembangunan di Kecamatan Rote Timur yang sangat mengesankan. Bahkan tidak lama lagi akan diresmikan hotel kelas dunia yang masuk dalam peringkat sepuluh terbaik, Nihi Resort di Desa Bo’a, yang pastinya akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian daerah,” tambahnya.

Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan yang tersisa, pemerintah kabupaten menetapkan target utama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan angka kelulusan pendidikan masyarakat. Menurut Wakil Bupati, Bupati telah menyampaikan rancangan strategis untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrem.

“Kami akan melaksanakan pemetaan secara detail dan telah meminta data berbasis nama dan alamat dari BPS agar seluruh bantuan dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, termasuk keluarga dengan anak-anak yang masuk dalam kelompok prioritas,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Keluarga (PNPK) pada tahun sebelumnya belum optimal, karena lebih fokus pada pencapaian realisasi anggaran daripada pada dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Mengenai permasalahan stunting, Wakil Bupati menyatakan bahwa angka kejadiannya masih menjadi perhatian serius dan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah sendirian. “Stunting memiliki hubungan erat dengan kemiskinan, karena umumnya muncul pada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, persoalan ini juga menjadi tanggung jawab bersama gereja, tokoh adat, pemuda, serta perempuan dan seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.

Wakil Bupati mengakui bahwa beberapa desa seperti Desa Mboeain memiliki kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak, terutama terkait akses jalan yang layak. “Masyarakat sering mengangkat isu tentang kondisi jalan yang rusak. Bupati selalu menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata dari ujung timur hingga barat, tidak ingin melihat masyarakat kesusahan akibat jalan yang bergelombang dan tidak layak,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah dihadapkan pada kondisi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, yang akan dijelaskan lebih detail oleh Bupati pada kesempatan berikutnya.

Akses jalan menuju kawasan wisata, pelabuhan, dan kawasan pantai Nemberala juga termasuk dalam prioritas pembangunan. “Jika infrastruktur jalan tidak disiapkan dengan baik, masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk mengakses kawasan-kawasan tersebut. Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik,” ungkapnya.

Di bidang kesehatan, pemerintah mengakui adanya beberapa keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit sejak masa pelantikan kepemimpinan tahun lalu. “Sampai saat ini, kami telah menerima sebanyak lima kali penilaian negatif terkait kualitas pelayanan kesehatan. Kita tidak dapat terus menjalankan sistem seperti ini dan harus segera melakukan langkah perbaikan,” ujarnya.

Mengenai layanan BPJS Kesehatan, ia menjelaskan bahwa terdapat jenis obat yang dicakup oleh program dan juga yang harus dibayar secara mandiri oleh pasien. Pemerintah tengah melakukan serangkaian pembenahan sistem, dan Bupati telah secara langsung mengunjungi hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Rote Ndao untuk mengevaluasi sistem pelayanan dan ketersediaan persediaan obat. “Perubahan membutuhkan proses yang terencana dan tidak dapat dicapai secara instan. Kami mengharapkan doa serta dukungan dari seluruh masyarakat agar berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen integritas yang telah dijunjunginya bersama Bupati sejak awal masa kepemimpinan. “Kami tidak akan mengambil apa pun yang bukan hak kami dan mengharapkan komitmen yang sama dari seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pimpinan instansi, tokoh agama, hingga kepala desa. Berdasarkan pengamatan, telah terlihat adanya perubahan positif dalam lingkungan kerja hingga tingkat desa,” pungkasnya.(*)