ALARAM: Bupati & DPRD Rote Ndao Kabur dari Masyarakat

BO’A | Nemberalanews.com – Aliansi Rakyat Menggugat (ALARAM) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait tindakan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rote Ndao beserta rombongan yang dinilai menghindar dari dialog dengan masyarakat Desa Bo’a terkait penutupan akses jalan menuju pantai Bo’a.

Pernyataan ini dirilis pada Senin, 3 November 2025, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya pada (29/10/2025).

Kronologi kejadian bermula ketika Wakil Ketua I DPRD bersama anggota, Bupati, jajaran pemerintah daerah, Camat Rote Barat, Kapolres Rote Ndao, TNI, POL-PP, TNI-AL, bersama masyarakat Desa Bo’a dan Aliansi Mahasiswa melakukan peninjauan lokasi penutupan akses jalan oleh PT Bo’a Development. Masyarakat khawatir penutupan jalan ini akan memicu privatisasi pantai Bo’a.

Baca Juga: Fecky Boelan: Jalan Alternatif sebagai Solusi Akses Pantai Oemau

Namun, ALARAM menilai bahwa dalam proses peninjauan tersebut tidak terjadi dialog yang konstruktif. Bupati bahkan dilaporkan meninggalkan masyarakat dan kembali ke mobil tanpa meninjau akses jalan PNPM MP 2013 yang selama ini diperjuangkan masyarakat.

“Masyarakat sangat kecewa dengan ketidakjelasan kehadiran rombongan pemerintah, Mereka meminta dialog kembali untuk mengetahui temuan pemerintah dan menjelaskan kronologis masalah serta status jalan.” tegas ALARAM dalam pernyataannya tertulis kepada Nemberalanews.com, Senin (3/11/2025) melalui pesan WhatsApp.

Upaya dialog kemudian diinisiasi dengan kesepakatan untuk berdiskusi di kediaman anggota DPRD bernama Mersianus Tite. Akan tetapi, setelah masyarakat berinisiatif mengamankan jalan untuk mencegah rombongan pergi, rombongan pemerintah justru memanfaatkan celah dan melarikan diri meninggalkan masyarakat yang hendak menuju rumah Mersianus Tite.

“Ini adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak menghargai rakyat yang sedang berjuang,” kecam ALARAM.

Situasi semakin diperkeruh dengan pernyataan Bupati Rote Ndao di salah satu media lokal beberapa jam kemudian yang menyatakan bahwa akses jalan menuju pantai tetap ada dan bisa dilalui.

ALARAM menilai pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya yang mengakui adanya penutupan akses jalan. Aliansi ini menduga pernyataan Bupati tersebut merupakan upaya untuk menebus kesalahan dan menunjukkan arogansi kekuasaan.

Lebih lanjut, ALARAM menyatakan kekecewaan terhadap keberpihakan Bupati kepada perusahaan. ALARAM menegaskan bahwa yang diperjuangkan masyarakat adalah akses jalan IDT dan PNPM yang telah digunakan bertahun-tahun, bukan jalan alternatif sempit yang dibuka oleh PT Bo’a Development.

“Sikap Bupati, DPRD, dan jajarannya menunjukkan bahwa mereka lebih tunduk pada perusahaan dan tidak menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Perjuangan masyarakat adalah untuk kepentingan akses jalan dan agar pantai tidak diprivatisasi.” tegas ALARAM

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Koordinator ALARAM, Astro Pelle. ALARAM menyerukan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat dan memastikan akses jalan menuju pantai Bo’a tetap terbuka untuk umum. (*).