
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Tangkapan Layar Facebook)
JAKARTA | Nemberalanews.com – Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026), kembali membuka luka lama tentang ketidakamanan yang dihadapi aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa yang terekam CCTV dan menyebar luas di media sosial ini bukan sekadar aksi kekerasan individu, melainkan cerminan dari tantangan berat yang dihadapi masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.
Dalam konferensi pers yang disampaikan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan koordinator KontraS, Sabtu (14/3/2026) pukul 00.33 WIB, terdapat satu poin penting yang perlu dicatat: pelaku serangan ini belum tentu tentara. Meskipun banyak pihak menduga aksi ini berkaitan dengan sikap kritis Andrie terhadap rencana revisi Undang-Undang TNI, Usman menegaskan bahwa kita tidak boleh terburu-buru menuduh pihak tertentu tanpa bukti yang kuat. “Perkubuan tubuh di dalam kekuasaan politik yang satu berseteru dengan yang lain biasanya menimbulkan jatuhnya korban. Saya kira ini yang harus kita telusuri,” ucapnya. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa dalam kasus seperti ini, motif dan pelaku bisa berasal dari berbagai lapisan, dan penelusuran yang mendalam serta objektif sangat diperlukan.
Namun, ketidakpastian tentang identitas pelaku tidak mengurangi kejahatan dari aksi ini. Penyiraman cairan kimia yang berbahaya adalah tindakan pengecut yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang beradab. Serangan ini tidak hanya melukai fisik Andrie, tetapi juga menantang prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Pelaku yang bersembunyi di balik topeng ketidakjelasan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Mereka yang berani melakukan kekerasan terhadap mereka yang berani berbicara kebenaran adalah orang-orang yang memilih jalan kekerasan daripada dialog dan diskusi yang sehat.
Di sisi lain, ketegasan Usman Hamid dan rekan-rekannya di KontraS patut dihormati. Sejak tahun 1998, komunitas ini telah terbiasa menghadapi teror—kantor yang diserang dan dibom, staf yang gugur di Timor Leste, serangan bom di kantor Aceh, rumah Munir dibom hingga pembunuhan Munir yang menjadi puncak dari serangkaian kekerasan. Meskipun menghadapi ancaman yang begitu besar, mereka tidak pernah mundur selangkah pun. “Kalian adalah para pengecut, kalian orang-orang yang tidak layak untuk hidup, tidak bertanggung jawab. Jangan pernah berpikir bahwa kami akan pernah mundur selangkah pun atas serangan ini. Rasa takut itu sudah kami kubur dalam-dalam, dan hanya kami munculkan di dalam doa keheningan malam. Tidak ada satupun yang kami takutkan di dunia ini, kecuali semesta alam,” tegas Usman.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan berbagai kalangan masyarakat sipil yang meminta aparat penegak hukum segera mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian tersebut. Harapan kita semua adalah bahwa pihak berwenang dapat bekerja dengan cepat, adil, dan transparan untuk mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke pengadilan. Kita tidak boleh membiarkan kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap aktivis yang tidak pernah terpecahkan.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang dengan mudah. Mereka membutuhkan keberanian, ketabahan, dan dukungan dari seluruh masyarakat. Kita harus berdiri bersama dengan mereka yang memperjuangkan keadilan, dan memastikan bahwa suara kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam oleh kekerasan. Namun, dalam perjuangan ini, kita juga harus tetap berpegang pada prinsip keadilan—bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil, dan tuduhan harus didasarkan pada bukti yang kuat. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang menggunakan kekerasan dan tuduhan tanpa dasar untuk mencapai tujuan mereka.
Hadir dalam jumpa pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut antara lain Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, Ketua Umum YLBHI M Isnur, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, Gomar Gultom dari Gerakan Nurani Bangsa, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, serta mantan penyidik KPK yang juga pernah disiram air keras, Novel Baswedan.(*)



