Di Balik Unggahan Penutupan Sementara Layanan Puskesmas Ndao: Suara Hati Nakes Dibungkam

NDAO | Nemberalanews.com – Unggahan informasi mengenai penutupan sementara layanan Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Ndao yang tersebar di media sosial pada tanggal 30 April 2026, menjadi sorotan publik di Kabupaten Rote Ndao. Dalam pengumuman itu tertulis, pelayanan ditutup terhitung mulai 1 Mei 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

Di balik unggahan tersebut, tersimpan cerita panjang perjuangan para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang selama ini memikul beban berat pelayanan di wilayah pulau terluar. Seperti diungkapkan oleh salah satu tenaga kesehatan kepada Nemberalanews.com, Selasa (5/5/2026), yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menegaskan, pengumuman tersebut adalah keputusan hasil kesepakatan bersama seluruh rekan tenaga kesehatan di lokasi.

“Awalnya kami mendapat kabar akan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 5 Mei 2026. Namun, informasi yang kami terima hanya lewat pesan whatsApp dari Kepala Puskesmas, bahwa pertemuan itu ditunda dan dijadwalkan ulang pada Kamis, 7 Mei 2026,” kenangnya.

Namun fakta di lapangan berbeda jauh. Saat dikonfirmasi oleh redaksi pada Selasa sore pukul 19.00 Wita, Anggota DPRD Rote Ndao dari Fraksi Hanura, Mersianus Tite, menegaskan hal sebaliknya. “RDP sudah dilakukan pada Selasa, 5 Mei 2026 siang tadi, tidak ditunda,” ujarnya tegas.

Perbedaan informasi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembungkaman suara tenaga kesehatan. Padahal, RDP tersebut membahas langsung masalah pelayanan kesehatan di Ndao.

“Kami merasa tidak dilibatkan secara langsung, padahal tujuan utama kehadiran ketong adalah agar suara dan kondisi nyata di lapangan pulau Ndao dapat didengar langsung oleh dewan. Inilah yang membuat kami kecewa,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah menyebarkan informasi penutupan itu sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak mana pun.

“Ketong sonde niat, sonde mau menjatuhkan siapa-siapa atau mau menyalahkan siapa-siapa. Ketong dengan sadar memang ketong buat unggahan itu. Hanya satu saja yang ketong mau suarakan tuh, ketong punya isi hati: Kita membutuhkan tambahan tenaga, karena memang sangat-sangat kekurangan dengan ketong punya beban kerja yang tumpang tindih,” tegasnya.

Kata nakes, saat ini, Puskesmas Ndao hanya memiliki 4 orang tenaga perawat (terdiri dari 3 PNS dan 1 CPNS) menanggung seluruh pelayanan rawat jalan, rawat inap dan UGD.

Padahal, berdasarkan standar perhitungan kebutuhan tenaga sesuai Permenpan, kebutuhan ideal puskesmas ini seharusnya mencapai 13  orang tenaga perawat. Jarak kebutuhan dan kenyataan sangat jauh.

Kondisi makin berat karena lokasi berupa pulau terluar. Setiap kali ada pasien harus dirujuk ke ibu kota kabupaten, perawat yang bertugas harus ikut serta dan menunggu kepulangan hingga 2 sampai 3 hari karena keterbatasan transportasi laut. Akibatnya, jumlah tenaga yang bertugas di puskesmas berkurang drastis.

Belum lagi, salah satu rekan kerja ketong sedang hamil dan direncanakan cuti melahirkan dalam waktu dekat. Ditambah lagi, 1 orang perawat CPNS akan mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar (Latsar) Prajabatan tanggal 18 bulan Mei ini. Sehingga nantinya hanya tersisa 2 orang saja yang harus bertugas bergantian siang dan malam, tanpa ada hari libur sama sekali.

“Beban kerja berat dengan jumlah sedikit, ini sangat berdampak langsung pada keselamatan pasien. Bahkan kalau kami sakit pun tetap harus masuk kerja, karena tidak ada pengganti,” ungkapnya dengan nada haru.

Tugas tenaga kesehatan di sana ternyata tidak hanya melayani orang sakit. Mereka juga wajib menjalankan program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, pelayanan Posyandu keliling ke seluruh desa di Kecamatan Ndao Nuse, hingga pemeriksaan kesehatan anak sekolah.

Karena jumlah terbatas, satu orang harus merangkap 2 hingga 3 jenis pekerjaan sekaligus. Akibatnya, kegiatan Posyandu yang seharusnya pagi hari, terpaksa digeser hingga sore hari agar pelayanan di gedung puskesmas tetap berjalan.

Masalah lain, formasi tenaga ahli seperti Farmasi dan Gizi masih kosong. Saat ini, tugas pengelolaan obat-obatan dan administrasi farmasi justru dijalankan oleh tenaga bidan, padahal memiliki ranah tugas yang berbeda.

Menurut keterangannya, persoalan kekurangan tenaga ini bukan baru muncul hari ini. “Kondisi ini sudah dirasakan sejak tahun 2024. Kami  juga sudah pernah bersurat tapi tetap tidak ada tenaga yang datang di Ndao,” terangnya.

Di awal bulan April 2026 lalu, pihaknya sudah mengirimkan dua kali surat permohonan penambahan tenaga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. Surat pertama dikirim namun tidak ada tanggapan selama satu minggu. Surat kedua pun bernasib sama, belum ada jawaban resmi hingga saat ini.

“Kalau kami diam saja, tidak akan ada yang tahu kondisi kami yang sebenarnya. Akhirnya kami ambil langkah ini,” ucapnya.

Sebagai ASN, mereka sadar risiko yang diambil. Namun prinsip pengabdian kepada masyarakat menjadi alasan utama.

“Kalau memang dari pimpinan menyatakan kami salah, kami siap terima akibatnya. Karena itu unggahan memang kami yang buat. Tapi ketong yakin, apa yang kami suarakan ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Pulau Ndao,” tutupnya.

Masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan di Ndao berharap, suara ini didengar dan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Rote Ndao demi menjamin keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan kesehatan di wilayah terluar ini.(*)