Di Tengah Krisis Fiskal, Pemda Rote Ndao Siapkan Rp200 Juta untuk Kerja Sama Media

BA’A | Nemberalanews.com – Di tengah deretan keluhan masyarakat yang masih menuntut perhatian serius, mulai dari kerusakan jalan yang parah, ketersediaan air bersih yang belum merata, pelayanan kesehatan yang masih tertatih, hingga ancaman pelemahan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur justru diketahui menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk keperluan kerja sama dengan media massa. Kebijakan ini terasa ironis mengingat sumber dana yang digunakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar rupiah.

Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: mengapa dana yang tersedia sebesar itu tidak lebih diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan mendesak rakyat, melainkan dialokasikan untuk kepentingan publikasi dan informasi?

SiLPA sejatinya merupakan indikator adanya dana publik yang belum terserap secara maksimal dalam satu tahun anggaran. Secara logika publik, ketika masih terdapat uang yang mengendap dalam jumlah miliaran rupiah, seharusnya pemerintah memfokuskan penggunaannya untuk memperbaiki pelayanan dasar maupun mempercepat penyelesaian program-program prioritas yang belum tuntas. Namun, yang terjadi justru muncul pos pengeluaran untuk kerja sama media bernilai ratusan juta rupiah.

Publik sejatinya tidak anti terhadap peran media, mengingat media merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi dan penyebaran informasi. Akan tetapi, di saat kondisi keuangan daerah dikabarkan sedang tertekan keras, keputusan membiayai kerja sama media dari sisa anggaran besar ini memunculkan kecurigaan mendalam. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah langkah ini murni untuk kepentingan transparansi informasi, atau justru semata-mata sebagai sarana pencitraan kekuasaan semata?

Kekhawatiran tersebut beralasan mengingat dalam beberapa waktu terakhir, kondisi fiskal Rote Ndao dikabarkan mengalami tekanan yang sangat serius. Pemerintah daerah bahkan dilaporkan terpaksa melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat penurunan realisasi pendapatan. Situasi ini diperparah dengan kabar bahwa Pemda harus meminta pinjaman sebesar Rp30 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) untuk menambal kebutuhan keuangan. Di saat yang sama, masyarakat juga dihadapkan pada beragam persoalan pembangunan dan temuan pengawasan, termasuk adanya catatan kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek pembangunan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sinilah sensitivitas dan prioritas penggunaan uang rakyat sedang diuji.

Nilai Rp200 juta mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan APBD. Namun, di tengah situasi rakyat yang sedang menanti solusi nyata dan peningkatan kesejahteraan, angka tersebut terasa sangat besar ketika dialihkan hanya untuk kepentingan “mengelola opini” atau citra pemerintah. Padahal, ada banyak kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi. Sektor kesehatan misalnya, masih membutuhkan perhatian luar biasa. Di Puskesmas Sonimanu misalnya, petugas kesehatan masih kesulitan merujuk pasien karena mobil ambulans rusak dan tidak bisa dioperasikan. Di Puskesmas Ndao dan Puskesmas Eahun, para tenaga kesehatan terpaksa membayar jasa petugas kebersihan menggunakan uang pribadi, sementara pemerintah daerah terkesan acuh tak acuh terhadap kondisi tersebut.

Diketahui, anggaran senilai Rp200 juta untuk kerja sama media ini direncanakan akan dicairkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Rominson I Laapen, S.H., yang dikonfirmasi NemberalaNews.com melalui pesan WhatsApp pada Kamis (28/5/2026), sama sekali tidak memberikan tanggapan atau penjelasan apa pun terkait kebijakan ini.

Langkah ini juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik etika dalam hubungan antara pemerintah dan pers. Kerja sama antarlembaga memang hal yang lumrah, namun ketika anggaran publik digunakan secara masif untuk membiayai pemberitaan terkait pemerintah, independensi media pun ikut dipertaruhkan. Ada kekhawatiran bahwa media yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan pengawas kekuasaan, perlahan berubah fungsi menjadi corong kepentingan penguasa semata.

Yang lebih mengkhawatirkan, pola penganggaran seperti ini perlahan-lahan membentuk budaya “anggaran pencitraan” di tengah krisis kepercayaan publik yang masih tinggi terhadap kinerja birokrasi.

Padahal, saat ini Rote Ndao sedang berada di momentum besar pembangunan. Pemerintah pusat dikabarkan mulai mendorong proyek strategis nasional berupa kawasan industri garam di wilayah tersebut, yang diproyeksikan mampu membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Kondisi ini menuntut tata kelola anggaran yang bersih, fokus, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar digunakan untuk memperkuat narasi positif pemerintah di media massa.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan berita-berita indah yang dibayar oleh pemerintah agar terlihat baik. Rakyat lebih membutuhkan bukti nyata bahwa uang daerah yang dikumpulkan dari pajak dan pendapatan lainnya digunakan secara tepat sasaran, bermanfaat, dan menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Karena publik pun paham betul cara membedakan mana informasi yang bermanfaat dan mana sekadar propaganda belaka.(*)