Mersianus Tite Penutupan Layanan Puskesmas Ndao: Bukti Kegagalan Pemerintah
Sergius Saul Tobuawen
2 min read
Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mersianus Tite, (Foto: Istimewa).
NDAO | Nemberalanews.com – Keputusan Stanislaus Pon, A. Md. Kep., selaku kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Ndao untuk menutup sementara layanan Rawat Inap dan Unit Gawat Darurat (UGD) mulai 1 Mei 2026 hingga waktu yang belum ditentukan memicu reaksi tajam dari kalangan legislatif daerah Rote Ndao. Langkah ini dinilai bukan sekadar penyesuaian operasional, melainkan bukti nyata kegagalan pemerintahan dalam menjamin akses kesehatan warga serta kesejahteraan tenaga medis.
Kepada Nemberalanews.com Jumat, (01/5/2026), via WhatsApp Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Mersianus Tite, menegaskan bahwa masalah keterbatasan tenaga perawat dan beban kerja berlebih yang menjadi alasan penutupan bukanlah hal baru. “Ini bukan masalah yang baru muncul. Sudah bertahun-tahun kami menyampaikan keluhan serta permintaan agar perhatian diberikan terkait kurangnya jumlah tenaga kesehatan, fasilitas yang belum memadai, dan beban kerja yang terus menumpuk bagi para petugas. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada perubahan yang berarti atau solusi yang nyata,” ujarnya.
Menurut Mersianus, keputusan ini juga mencerminkan kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya serta pengalokasian anggaran yang belum tepat sasaran. Sebagai daerah kepulauan, Rote Ndao sudah menghadapi tantangan jarak jauh dan akses transportasi yang sulit. Penutupan layanan vital ini justru menambah beban berat bagi masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan medis.
“Jika ada warga yang jatuh sakit parah, mengalami kecelakaan, atau ibu hamil yang membutuhkan penanganan segera, mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas lain. Belum lagi harus menanggung biaya perjalanan dan pengobatan yang tidak sedikit, serta waktu yang terbuang yang bisa saja memperburuk keadaan. Bagi warga yang memiliki kondisi ekonomi lemah, hal ini rasanya hampir sama dengan kehilangan hak dasar untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan perlindungan nyawanya,” tegas Mersianus.(*)
