NEMBERALA | Nemberalanews.com – Program reses DPRD menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat tingkat bawah. Pada Masa Reses Ketiga ini, berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), disampaikan secara langsung kepada anggota DPRD. Kegiatan Reses ke-3 ini dilakukan oleh Mersianus Tite, anggota DPRD Rote Ndao dari Fraksi Hanura, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi privatisasi area pelabuhan dan pantai Nemberala oleh pemilik hak dan pengusaha. Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat lokal maupun wisatawan. Junias M. Ndun, warga Dusun Nggause, mengusulkan agar ada penanganan segera terkait akses menuju pelabuhan dan pantai.
“Saya dengar simpang siur bahwa area pelabuhan atau tanah di pelabuhan akan dijual. Kami masyarakat yang kebutuhan utama ke pulau seberang atau mencari nafkah harus melewati sana, namun tidak ada jalan yang memadai. Mohon Bapak Dewan bekerja sama dengan pemerintah agar sebelum tanah ini dieksekusi atau dijual, ada akses jalan untuk masyarakat dan pengunjung wisata,” ungkap Junias.
Seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya menambahkan, perlunya pendekatan khusus terhadap pemilik tanah agar ada solusi yang adil. “Harap ada kebaikan hati dari pemilik tanah. Pendekatan biasa sulit karena sudah beberapa orang mencoba. Kami punya sawah dan ladang di laut, sehingga negara harus bersedia mengalokasikan dana kompensasi daripada membangun jalan yang tidak sesuai di hutan. Gratis tentu tidak bisa, tapi anggaran untuk kompensasi harus dipikirkan,” jelasnya.
Sementara itu, PJ Kepala Desa Nemberala, Jakob Daniel Ndun, mengungkapkan masalah abrasi yang parah di bibir pantai antara Hotel Nemberala Beach hingga Hotel Ti Land. Upaya penanaman rumput dodombot terhambat karena keterbatasan lahan bebas.
“Penembokan bisa menjadi solusi untuk abrasi, namun khawatir merusak pemandangan wisata. Mohon Bapak Dewan dapat membawa persoalan ini ke pemerintah kabupaten agar dilakukan survei dan menemukan solusi yang tepat tanpa mengurangi daya tarik wisata,” tambahnya.
Tokoh perempuan, Naomi Seru, menyampaikan bahwa meski Nemberala dikenal sebagai daerah wisata, masyarakat belum merasakan manfaatnya secara nyata. Ia mengusulkan penyediaan fasilitas lampu jalan agar keamanan dan kenyamanan pengunjung dan warga lebih terjaga.
“Lampu jalan sangat penting agar kami bisa melihat sekitar saat malam hari. Pemerintah juga perlu menata objek wisata di pinggir pantai agar lebih menarik dan dikenal luas, sehingga wisatawan lebih tertarik datang. Jalan pengerasan di sebelah Bapak David Ndun juga perlu diperbaiki dan dilanjutkan,” ujarnya.
Tokoh pemerhati kesehatan, seni musik, dan olahraga, Jhon Mengga, mengusulkan tiga hal penting: pembangunan lapangan futsal lengkap fasilitas, penyediaan alat musik, serta pemeriksaan kesehatan dan pengobatan rutin untuk lansia setiap minggu.
Mewakili petani rumput laut, Joklin Dentahingida, meminta bantuan bibit rumput laut agar produktivitas dapat meningkat.
Masalah perizinan juga menjadi sorotan. Seorang tokoh pemuda menyoroti kendala dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung bertingkat, khususnya untuk gedung gereja di wilayah Rote Barat yang selama ini belum diterbitkan IMB oleh pemerintah daerah.
“Saya sudah berbicara dengan Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao. Informasi yang saya dapat, masalah ini masih dibahas di tingkat DPRD dan belum ada keputusan selama satu sampai dua tahun terakhir. Kami berharap ada tenaga ahli yang bisa menilai agar proses IMB lebih lancar, karena menyewa ahli mahal dan tidak bisa dilakukan secara pribadi,” jelas tokoh pemuda tersebut.
Ia juga menambahkan, pengelolaan sampah di wilayah ini masih terbatas dan perlu solusi agar sampah dapat terangkut dengan baik. “Pemerintah harus memikirkan alternatif solusi pengelolaan sampah agar lingkungan tetap bersih,” ujarnya.
Selain itu, perizinan pembangunan villa bagi warga lokal di Nemberala juga dipersulit dengan aturan ketat, seperti jarak bangunan dari pasang tertinggi air laut yang harus 100 hingga 200 meter. Hal ini dianggap kurang adil dan perlu evaluasi.
“Tanah-tanah yang berada di dekat pantai ini sudah ada sejak lama, namun edukasi kepada masyarakat tentang batasan pembangunan kurang diberikan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang adil bagi masyarakat,” tambahnya.
Tokoh pemuda juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi lapangan olahraga yang ada agar tidak hilang dan tetap bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat.
Selain itu, sepanjang jalan dari Desa Sedeoen hingga Desa Bo’a terdapat banyak usaha kecil yang dikelola warga, terutama yang melayani wisatawan asing. Namun, masyarakat membutuhkan pelatihan agar dapat mengembangkan usaha yang lebih beragam dan menarik bagi wisatawan.
“Jangan hanya bisa membuat makanan tradisional sederhana, tapi kami ingin belajar membuat makanan yang disukai wisatawan mancanegara. Ini perlu perhatian agar ekonomi masyarakat meningkat,” ungkapnya.
Untuk kegiatan pemuda, tokoh tersebut mengusulkan agar DPRD dapat mengadakan event sepak bola secara rutin untuk mengisi waktu luang dan menghindari kegiatan negatif seperti mabuk-mabukan.
“Mereka juga ingin mendapatkan izin untuk mengadakan acara ‘gas motor’ setiap tahun sebagai bagian dari perayaan dan hiburan yang positif,” tambahnya.
Di akhir, tokoh pemuda tersebut berharap aspirasi dan usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bagi DPRD dan pemerintah agar kesejahteraan masyarakat Nemberala semakin meningkat.(*)
Sergius Saul Tobuawen
4 min read
mantap infonya.