Mahasiswa dan Masyarakat Desak Kapolres bertanggung Jawab

LUAMEO | Nemberalanews.com – Gelombang kritik keras dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Rote Ndao terus bergulir, menyoroti ketidakhadiran Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono, S. ST., M.K.P., dalam pertemuan yang telah diinisiasi oleh massa.

Ketidakhadiran ini memicu tudingan bahwa Kapolres “lari dari tanggung jawab” dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Aksi demonstrasi damai yang memasuki hari kelima ini menuntut pembebasan Erasmus Frans Mandato.

Fren Tukan, dalam orasinya pada demonstrasi damai di depan Mapolres Rote Ndao pada Jum’at, 12 September 2025, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap Kapolres Rote Ndao yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Baca Juga: IPF, Kapolres Rote Ndao Bungkam Rakyat, Kapolri Harus Copot

“Kami baru saja kembali dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Anggota Dewan Kabupaten Rote Ndao, aktivis lingkungan, dan elemen masyarakat lainnya. Dalam RDP tersebut, kami mendapatkan bukti yang telah ditandatangani,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi berturut-turut yang belum mendapatkan respons memadai dari pihak Kepolisian Polres Rote Ndao. Aktivis masyarakat juga menyoroti bahwa Kapolres telah tiga kali diundang untuk hadir dan melakukan “uji petik” terkait berbagai permasalahan di Rote Ndao, namun undangan tersebut tidak diindahkan.

Mereka mempertanyakan alasan di balik penangguhan kasus-kasus besar di Rote Ndao, sementara kritik sosial justru tidak mendapatkan ruang yang sama. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan adanya dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, serta mempertanyakan pemahaman Kapolres terhadap kultur budaya Rote. Ketidakhadiran Kapolres dalam pertemuan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat.

Apakah ada tekanan atau beban tertentu yang mempengaruhi keputusannya? Bagaimana Polres Rote Ndao merespons aspirasi dan kekhawatiran masyarakat Rote Ndao? Hingga pukul 17.15 WITA, Kapolres Rote Ndao belum juga menemui massa yang berkumpul di lokasi. Kontroversi ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara aparat kepolisian dengan masyarakat, terutama dalam konteks penanganan kasus dan aspirasi publik di Rote Ndao.

Masyarakat berharap agar Kapolres Rote Ndao segera mengambil langkah proaktif untuk merespons tuntutan dan kekhawatiran yang telah disampaikan, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(*)