Redaksi 
JAKARTA | Nemberalanews.com – Telah enam kali Republik Indonesia berganti presiden namun hingga hari ini belum ada kejelasan soal kasus penculikan dan penghilangan paksa yang dialami oleh para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan gerakan pro-demokrasi di awal gerakan Reformasi 98.
“Kami menuntut pengusutan atas keterlibatan tokoh-tokoh militer dan sipil yang selama ini dilindungi oleh kekuasaan negara, dengan basis fakta adanya operasi dan eksekusi oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD,” kata Muhammad Irfan, juru bicara Forum Alumni PRD dan Pergerakan Demokratik di Jakarta, Minggu 27 Juli 2025.
Muhammad Irfan mengatakan bahwa Forum Alumni PRD dan Pergerakan Demokratik menginginkan agar Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kembali penyelidikan dan penyidikan secara independen dan transparan atas kasus penculikan aktivis 1997-1998, serta membuka kembali penyelidikan dan penyidikan secara independen dan transparan atas peristiwa pemerkosaan massal dan kekerasan seksual Mei 1998.
Baca Juga: Mantan Aktivis PRD Minta Prabowo Usut Tuntas Kasus Penculikan
“Negara harus merealisasikan rekomendasi secara utuh dan lengkap atas hasil penyelidikan Komnas HAM dan investigasi atau penyelidikan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).” paparnya.
Ia juga mendesak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc terkait kejahatan hak asasi manusia (HAM) serta menjamin keadilan transisional yang menyeluruh bagi korban dan keluarga korban.
Selain itu, negara juga harus menjamin hak atas pemulihan yang layak dan bermartabat bagi penyintas kekerasan seksual dan keluarga korban penghilangan paksa, termasuk restitusi, rehabilitasi psikososial, dan pengakuan negara.
“Kami juga menyerukan agar tidak terulang lagi praktik kekuasaan represif dengan menggunakan kekuatan militer, serta menjalankan kekuasaan yang anti-demokrasi di era reformasi ini,” tegas Forum Alumni PRD dan Pergerakan Demokratik.(*)
