Pengadaan Motor Tempel Desa Nemberala Mengundang Sejumlah Pertanyaan

NEMBERALA | Nemberalanews.com – Pengadaan mesin motor tempel bagi perahu-perahu nelayan di Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao mengundang sejumlah pertanyaan di kalangan warga dan tokoh masyarakat. Pasalnya di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Nemberala tahun 2023 dan 2024 usulan yang diajukan dan disetujui adalah mesin motor tempel dengan kapasitas 5PK namun yang pada kemasan pembungkusnya tertera 2PK.

Kemudian mesin motor tempel yang sudah dibagikan ke sejumlah warga tersebut pada tanggal 29 Maret 2025 oleh Kepala Desa Nemberala, diminta untuk dikumpulkan kembali di kantor desa setempat. Warga pun menjadi bertanya-tanya

Pemerintah Desa Nemberala pada tahun 2023 menganggarkan 15 unit motor tempel. Kemudian berlanjut di tahun 2024 menganggarkan tambahan 10 unit. Namun pengadaan barang berupa mesin motor tempel tersebut baru dapat terwujud pada akhir tahun 2024. Mesin motor tempel ini kemudian bagikan kepada masyarakat nelayan dan petani rumput laut pada awal Maret 2025.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Nemberala, Yefta Ndun mengatakan bahwa dari pengadaan ini diduga ada indikasi pembelanjaan mesin motor tempel tersebut tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja Desa Nemberala Tahun 2023 dan Tahun 2024, karena pada dus pembungkus mesin tempel tertulis 2.0HP sedangkan pada stiker yang tertempel pada bodi mesin tertulis 5.0HP. “Jika dilihat itu harga per-unit melebihi harga normal”, papar Yefta Ndun.

Yefta Ndun berpendapat bahwa motor tempel yang dibelanjakan oleh Pemdes tidak tepat pada sasaran, artinya tidak sesuai kebutuhan masyarakat yang bertani rumput laut dan nelayan. “Karena mesin tersebut tidak ada tutup pelindungnya dan ini sangat rentan jika terkena hujan dan air laut pada bagian kepala mesinnya bisa langsung menyebabkan mati Masin”, terang Yefta Ndun.

Ia juga mempertanyakan ketersediaan suku cadang mesin motor tempel merk Matsumoto Platinum ini. “Kalau rusak suku cadang mau dapat dimana? Kalau mesin merek Yamaha, Suzuki atau Honda masih bisa diperoleh dengan mudah karena banyak dealer resmi di Rote yang bisa diakses masyarakat”, papar Yefta Ndun.

Yefta Ndun juga meminta agar masalah ini harus ditelusuri oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao agar warga masyarakat mendapat kepastian anggaran belanjanya.

“Terkesan ada yang ditutup-tutupi, contohnya LPJ desa dari tahun 2023, 2024 oleh kedua mantan pj kades saja tidak dilaporkan secara berkala pertahunnya kepada masyarakat”, pungkas Yefta Ndun.(*)