Klarifikasi Denison Moy Soal “Fuik” Usai Kunjungan Forkompinda di Desa Bo’a

BO’A | Nemberalanews.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, ST., menyampaikan klarifikasinya soal “fuik” (kabur.red) usai mengikuti kunjungan Forkompinda ke Desa Bo’a pada Senin (3/11/2025) pagi. 

Kepada Nemberalanews.com Denison Moy menyampaikan bahwa dialog dengan masyarakat dan tinjauan lapangan menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Hal ini merupakan bagian dari rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 lalu. “Tinjauan lapangan ini adalah bagian dari rekomendasi RDP untuk kita tinjau lapangan bersama teman-teman DPRD sekalian,” ujar Denison Moy, kepada Nemberalanews.com, Selasa (4/11/2025) melalui sambungan telefon whatsApp.

Salah satu fokus utama adalah terkait akses jalan untuk masyarakat, termasuk permasalahan jalan PNPM MP 2013. Denison Moy menjelaskan bahwa salah satu solusinya adalah mencari alternatif jalan di wilayah barat, namun secara administratif masih terdapat status kepemilikan yang beragam, mulai dari sewa, milik pribadi, hingga milik PT.  “Kita juga sudah sampaikan ke bupati agar memastikan segala administrasi terpenuhi untuk menjadi milik pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk semua aktivitas publik,” tambahnya.

Baca Juga: Tak Sanggup Hadapi Warga Bo’a, Bupati Rote Ndao dan Denison Moy “Fuik”

Namun, saat melakukan tinjauan lapangan, kondisi di lapangan tidak kondusif akibat adanya pertengkaran dan desakan dari masyarakat. Denison Moy menjelaskan bahwa situasi tersebut dapat memicu emosi dan gesekan lainnya.

“Ada yang sampai berkelahi hanya karena masyarakat terkesan tidak percaya pada kita dan menganggap kita berpihak pada korporasi. Mereka bertanya kenapa kita datang ke sini jika tidak ada kepentingan terkait dengan PT Bo’a Development,” ungkapnya.

Denison Moy menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara administrasi, dan menjadi tugas Bupati Paulus Henuk, SH., untuk memfasilitasi hal tersebut. DPRD tidak bisa langsung memberikan jawaban kepada masyarakat tanpa adanya data dan informasi yang akurat.

“Kita harus tinjau lapangan, cek data, supaya kita tidak salah memberikan informasi. Salah memberikan informasi bisa menyebabkan gejolak lagi. Penyelesaian Bo’a Development memerlukan penguatan data, kehati-hatian, dan kepala dingin,” tegasnya.

Untuk menghindari pro dan kontra, DPRD mendorong bupati untuk melibatkan semua pihak dalam mencari solusi. Setelah RDP, masukan-masukan akan dianalisis, data disiapkan, dan tinjauan lapangan dilakukan.

“Setelah itu, kita panggil pihak-pihak terkait, bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk memberikan solusi. Kita pastikan ada akses jalan untuk masyarakat dan investasi bisa berjalan tanpa merugikan masyarakat,” jelasnya.

Denison Moy juga mengungkapkan alasan mengapa pihaknya mengambil posisi untuk tidak melayani masyarakat saat itu. Menurutnya, tensi dan situasi sudah tinggi, serta adanya pro dan kontra di masyarakat dapat memicu perkelahian.

“Apalagi dengan adanya siaran langsung, informasi yang tidak benar, dan propaganda dari akun palsu, kita terkesan diadu domba. Kita juga menghindari konflik dan penyebaran hoaks yang dapat meningkatkan gesekan dan gejolak yang lebih besar.,” ujarnya.

DPRD tetap berkomitmen untuk mengurus tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Denison Moy bahkan telah berkoordinasi dengan bupati untuk memanggil beberapa tuan tanah yang berkaitan dengan tempat tersebut.

“Dalam keadaan tertentu, kita harus melihat situasi. Tujuan kita adalah menyelesaikan masalah dengan kepala dingin,” katanya.

Terkait masalah akses yang masih dalam kontrak dengan pemerintah, DPRD akan mendorong bupati untuk meninjau kembali MoU yang diberikan kepada Bo’a Development jika tidak ada peta jalan yang jelas.

Denison Moy juga menyinggung soal jalan PNPM MP 2013 yang masih diperdebatkan. Ia mengaku baru mengetahui adanya historis jalan tersebut dan akan melakukan pengecekan data.

“Ada dua informasi yang beredar, yaitu jalan PNPM MP dan hibah jalan untuk PNPM yang kemudian dijual lagi ke perusahaan. Kita belum bisa ambil kesimpulan sebelum ada data yang valid,” tegasnya.

DPRD juga akan meminta bantuan untuk memastikan apakah jalan tersebut benar-benar dihibahkan dan siapa yang menjualnya ke perusahaan.

“Kita tidak bisa sembarangan memberikan statement tanpa mempelajari data terlebih dahulu. Kita harus hati-hati agar tidak salah memberikan statement yang akhirnya menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

Terkait permintaan masyarakat untuk mematok jalan, Denison Moy menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan. DPRD akan menunggu momentum yang tepat dan meminta bupati untuk menyelesaikan semua urusan internal terlebih dahulu.

“Kita akan telusuri data-data jalan. Dulu, Pak Mersi Tite yang paling tahu soal jalan PNPM MP 2013 karena beliau yang tanda tangan saat masih menjabat sebagai kepala desa,” ujarnya.

Denison Moy juga akan mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Pak Mersianus Tite sebagai tokoh masyarakat Desa Bo’a yang juga anggota DPRD Rote Ndao.

Terkait nota kesepahaman (MoU) lomba selancar yang belum dilaksanakan, DPRD akan terus melakukan evaluasi dan meminta klarifikasi dari pihak terkait. “Kita akan siapkan RDP lagi khusus membahas PT Bo’a Development terkait dengan isi MoU yang tidak dilaksanakan,” tandasnya.

Denison Moy menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan DPRD hadir untuk memastikan adanya akses publik yang merupakan perintah undang-undang. Ia juga meminta masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.

“Kami tidak anti kritik, tapi mari berikan ruang dan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Kami mendukung investasi yang ramah dan menguntungkan daerah serta masyarakat,” pungkasnya. (*)