Aksi “Indonesia Gelap” dan Ketidakhadiran Pers Nasional

Dua pekan lalu, tepatnya 9 Februari 2025, baru saja bangsa ini memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam pidato sambutannya di Hari Pers Nasional, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pers Indonesia selama delapan dekade telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers serta media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Presiden Prabowo Subianto juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika, baik dari dalam dan luar negeri.

Dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, pers yang profesional dan memiliki integritas adalah aset bagi suatu bangsa, akan tetapi ia juga mengingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pers Indonesia harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan memengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Presiden Prabowo Subianto melihat adanya kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin memengaruhi masyarakat negara-negara tertentu.

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara. Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai.” papar Presiden Republik Indonesia ke-8 ini.

Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa Pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Ia percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya pada Hari Pers Nasional 2025 ini terlihat jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto begitu memahami bahwa peran pers sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi di Indonesia. Namun, selalu saja ada das sollen das sein dalam persoalan-persoalan ekonomi politik yang terjadi di tanah air. Apa yang diharapkan berbeda dengan apa yang kita temukan dalam praktiknya di lapangan. Dua hari terakhir sebagian besar media-media arus utama khususnya televisi swasta nasional di tanah air nyaris tidak ada yang memberitakan aksi-aksi mahasiswa yang terjadi berbagai kota di Indonesia. Dalam aksi mahasiswa #IndonesiaGelap ini, pers Indonesia seolah-olah tidak hadir dalam peristiwa yang kelak akan masuk dalam catatan sejarah politik bangsa Indonesia.

Minimnya pemberitaan media arus utama nasional telah membangkitkan beragam pertanyaan dalam benak publik Indonesia, kemana pers Indonesia yang biasanya lantang menyuarakan aksi-aksi mahasiswa selama ini? Apakah pers Indonesia masih mampu menjadi pilar demokrasi nasional? Jawabannya tentu saja ada di dalam nurani para pemilik media, pemimpin redaksi, pekerja pers dan tentu saja pemerintah. Dua hari terakhir, media arus utama di tanah air, seperti berada dalam “komando” untuk tidak melakukan peliputan dan memberitakan aksi-aksi mahasiswa bertajuk #IndonesiaGelap.

Dalam dunia yang seolah tanpa batas-batas negara seperti saat ini, pemberitaan tentang aksi #IndonesiaGelap justru berdatangan dari dunia Internasional. Bahkan dalam aksi mahasiswa kemarin ini ada jurnalis media internasional yang ikut diamankan aparat kemananan. Dalam pandangan aparat negara, tindakan aparat mengamankan jurnalis internasional ini “baik” adanya, akan tetapi sikap dan tindakan aparat keamanan saat mengamankan jurnalis asing, dapat menjadi bumerang bagi proses berdemokrasi di Indonesia. Hari ini, rakyat Indonesia mungkin tidak peduli lagi akan ketidakhadiran pers nasional dalam aksi-aksi #IndonesiaGelap dan aksi-aksi di masa berikutnya. Hari ini rakyat Indonesia telah memilih media sosial menjadi alternatif pilihan bagi rakyat Indonesia dalam membangun dan menyatukan kekuatan oposisinya.(*)