GEMAP: Bangun Solidaritas Nobar Film “PESTA BABI” Papua Bukan Tanah Kosong

NEMBERALA | Nemberalanews.com – Gerakan Masyarakat Pesisir (GEMAP) yang terdiri dari warga pesisir wilayah Barat, Desa Bo’a, Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur menggelar acara nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” produksi Greenpeace. Kegiatan ini berlangsung di Aula Resort Anugerah, Desa Nemberala Kecamatan Rote Barat, Rabu (29/04/2026).

Film yang ditayangkan ini mengangkat kisah nyata tentang kerusakan lingkungan dan perampasan hak hidup masyarakat adat di Papua akibat kebijakan pembangunan yang berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebelumnya hingga saat ini kepemimpina Prabaowo Subianto yang dibekap kekuatan militer TNI-Polri. Dalam film tersebut, terekam bagaimana lebih dari dua juta hektar hutan di Papua berubah fungsi menjadi area konsesi perusahaan PT. Jhonlin, yang dinilai merugikan Orang Asli Papua (OAP).

Penanggung Jawab kegiatan nobar, Richat Elia, menjelaskan bahwa film ini merupakan hasil liputan jurnalistik, aktivis yang merekam dampak nyata dari kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kata dia, kebijakan ini memberikan kemudahan izin dan pengadaan tanah bagi investor dengan alasan pembangunan ekonomi, namun faktanya justru merampas sumber kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada alam.

“Kita melihat bagaimana perkebunan sawit yang digadang-gadang untuk kemajuan ekonomi, justru ‘membunuh’ mata pencaharian orang Papua. Lahan tempat mereka berburu mencari makan diambil alih, mereka kehilangan tempat tinggal dan identitas. Satwa hewan kehilangan tempat tinggal. ,” ujar Richat usai pemutaran film.

Lebih jauh, Richat menegaskan bahwa kegiatan nobar ini bukan sekadar tontonan, melainkan bentuk pengorganisasian dan edukasi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi di Desa Bo’a saat ini yang sedang berhadapan dengan masalah privatisasi pantai wisata Oemau oleh pihak perusahaan.

“Kami ingin membangun solidaritas berupa dukungan untuk saudara kita di Papua, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat Rote. Jika kita tidak bergerak dan tidak waspada, ketidakadilan yang terjadi di Papua hari ini bisa saja menimpa kita di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu peserta nobar, Stevanus Mbatu, mengungkapkan keprihatinannya mendalam terhadap kondisi tanah Papua. Dirinya menilai pembangunan seharusnya bertujuan menyejahterakan rakyat, bukan justru mengusir dan membuat masyarakat tidak betah di tanah kelahirannya sendiri. “Bagaimana mungkin kita berharap sejahtera, harapan beta, (red. saya) pemerintah hadir membuka ruang kembali demi kepentingan umum, bukan hanya segelintir orang,” ujar Stevanus.

Lanjut Stevanus, “kondisi di Papua jangan terjadi di Bo’a” Tambahnya. Dia  menekankan pentingnya menjaga akses publik seperti Pantai Oemau Bo’a agar tetap terbuka bagi siapa saja, anak kecil maupun dewasa, sebagai wujud menjaga kearifan lokal dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kita ingin hidup aman, damai, dan rukun seperti keluarga. Jangan sampai apa yang terjadi di Papua terulang di Bo’a. Mari kita jaga tanah ini bersama-sama,” terangnya.

Di akhir acara, GEMAP membacakan pernyataan sikap yang menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan masyarakat Papua. Dalam dokumen tersebut, mereka menolak keras segala bentuk eksploitasi dan kolonialisme gaya baru yang mengabaikan hak adat.

Poin penting sikap GEMAP tersebut antara lain: Satu, konsolidaritas penuh dengan seluruh masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah, hutan dan identitas mereka dari segala bentuk perampasan dan eksploitasi,

Dua, Menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong, melainkan tanah adat yang harus di hormati, dilindungi dan digarap untuk di maksudkanya,

Tiga, menolak dengan tegas ekspansi perkebunan sawit di tanah Papua yang telah dan yang akan melanggar adat dan menghancurkan hutan sebagai sumber kehidupan,

Empat, Mendesak Pemerintah segera menghentikan segala bentuk kebijakan yang membuka ruang bagi pembebasan tanah adat dan merusak lingkungan di Papua,

Lima, Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam bentuk perjuangan melawan segala bentuk ketidakadilan, perampasan ruang hidup dan pengrusakan lingkungan di seluruh wilayah indonesia termasuk Papua.

“Segala kebijakan yang mengabaikan masyarakat adat adalah kolonialisme gaya baru. Keadilan untuk Papua, Keadilan untuk Kita Semua! “Papua…? bukan tanah kosong..” tutup pernyataan tersebut.(*)