KSII: 11 Juta Warga Indonesia Kehilangan Iuran BPJS Kesehatan

YOGYAKARTA | nemberalanews.com – Komunitas Suara Ibu Indonesia (KSII) Cabang Yogyakarta melakukan aksi protes kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengusung tema “AKSI ‘KARAOKE WNI MUMET’ Melepas Penat dari Negara yang Salah Urus”.

Dalam siaran pers yang diperoleh nemberalanews.com, (14/2/2026), yang diterbitkan pada Jumat (13/2/2026), KSII menyampaikan bahwa “Negara Hadir sebagai Tekanan, Hak Warga Menjawab dengan Suara”.

Beberapa waktu terakhir, berbagai kebijakan negara dinilai menambah beban hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemangkasan dan realokasi anggaran untuk program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung pada pendidikan dan kesehatan—dua pilar utama kesejahteraan rakyat.

Sebanyak 11 juta warga kehilangan haknya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sementara biaya visum bagi korban kekerasan seksual tidak lagi ditanggung negara.

Kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan fiskal, melainkan telah menjadi kecemasan keluarga dan kesulitan nyata dalam mengakses layanan kesehatan serta keadilan. Kasus memilukan bahkan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak usia 10 tahun mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis.

Di sisi lain, negara menetapkan target pajak tahun 2026 sebesar Rp 2.577 triliun, naik 22% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar ditujukan kepada masyarakat biasa. Sementara itu, pengusaha kaya mendapatkan kemudahan perpajakan.

KSII menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat digunakan untuk membiayai program MBG, yang menurut data Kementerian Kesehatan Oktober 2025 menyebabkan lebih dari 11 ribu siswa mengalami keracunan massal pada 2025 dan sekitar 2.000 kasus sejak Januari 2026.

Selain itu, anggaran yang seharusnya untuk rakyat diperkirakan akan digunakan untuk iuran Board of Peace (BoP), yang dinilai mendukung Israel yang melakukan pembunuhan etnis terhadap warga Palestina.

Sebagai ruang kolektif bagi ibu dan perempuan, KSII Yogyakarta konsisten menyuarakan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

Para ibu memahami bahwa kebijakan publik yang tidak tepat tidak hanya berada di dalam dokumen, melainkan menyentuh tubuh, emosi, dan masa depan anak-anak. Berdasarkan kesadaran tersebut, mereka menggelar aksi pada Jumat (13/2/2026) pukul 15.30–17.00 WIB di Bundaran UGM Yogyakarta dengan beberapa tuntutan utama:

Pertama, Kembalikan orientasi kebijakan dan anggaran negara pada mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Kedua, Hentikan serta evaluasi total kebijakan MBG, kemudian alihkan anggarannya ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan (pembayaran guru honorer dan akses pendidikan yang setara serta berkualitas), kesehatan (pendaftaran PBI dan perlindungan korban kekerasan), pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan serta mitigasi bencana di daerah rawan bencana.

Ketiga, Tinjau ulang dan hentikan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan BoP karena dianggap membebani fiskal negara, mengorbankan anggaran sektor publik vital, serta mencederai rakyat Palestina.

Keempat, Berikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan menghentikan segala bentuk represi dan intimidasi, serta membebaskan tahanan politik yang dikriminalisasi.

Aksi “Karaoke WNI Mumet” bukan sekadar kegiatan bernyanyi di ruang publik, melainkan pernyataan bahwa suara rakyat tidak dapat dibungkam.

Ini menjadi cara bagi masyarakat untuk merawat kewarasan di tengah kebijakan yang dianggap melukai, sekaligus pengingat bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika negara mau mendengar suara rakyatnya. “Kami percaya: demokrasi yang sehat tidak takut pada suara rakyatnya,” ucap perwakilan KSII dalam siaran pers.(*)