Dalam kesehariannya, perempuan Ndao di Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao, melakukan kegiatan menenun. Kendala pasokan bahan baku tenun yang mereka alami saat ini membutuhkan perhatian dan sentuhan dari Pemkab Rote Ndao. (Foto: Ardy Mbatu)
NDAO | Nemberalanews.com – Kain tenun adat merupakan salah satu ikon budaya Rote Ndao yang harus dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara turun temurun. Namun kenyataan para penenun merasa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya memperhatikan hal tersebut.
Di Pulau Ndao, tenun ikat merupakan keterampilan yang diajarkan secara turun-temurun dari leluhur orang Ndao. Mulai dari proses pemilihan benang pewarna, proses pengikatan model motif, proses perendaman benang hingga teknik menenun.
“Untuk menghasilkan satu lembar kain adat yang bercorak khas Rote memakan waktu hampir satu bulan bahkan lebih tergantung kerumitan motif. Dari tenun kain adat ini, saat terjual dapat membantu perekonomian keluarga bisa juga membantu anak-anak sekolah bahkan sampai perguruan tinggi.” ungkap Wasni Nanu saat ditemui Nemberalanews.com akhir April 2025 lalu di kediamannya.
Sementara, Rince Duli mengungkapkan bahwa para penenun kain tradisional Rote Ndao saat ini mengalami kesulitan dalam mendapat bahan baku. “Kalau pun ada harganya sangat mahal, belum lagi kurangnya perhatian pemerintah dalam membantu kami para penenun, pernah ada bantuan bahan baku dari Dana Desa namun tidak maksimal karena tidak semua penenun mendapat bahan tersebut.” ujar Rince Duli.
Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sempat memberikan pelatihan dan bantuan, namun masih belum merata karena tidak semua penenun mendapatkan bantuan tersebut. Ketimpangan ini sangat terasa, padahal keberadaan kain tenun dapat menjadi salah satu penggerak budaya dan aset pariwisata di Kabupaten terselatan Indonesia.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian penuh terhadap kami para penenun. Salah satunya menurut kami adalah dengan lebih gencar meningkatkan promosi ke luar daerah,” terang Renci Duli.
Renci Duli menambahkan bahwa pihaknya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan hal tersebut mulai dari promosi tenun hingga membatu menyediakan bahan baku dengan harga terjangkau. Sehingga hasil tenun kain adat yang sudah jadi jangan dibeli murah oleh para pengepul.
“Terkadang 1 kain dihargai Rp.800.000 dari harga yang kami patok kisaran Rp.1.200.000′- bahkan bisa lebih, hal ini tidak sebanding dengan harga bahan pewarna yang 1 ons-nya berkisar Rp.25.000 per 1 warna. Sementara dalam 1 kain bisa ada minimal 3 warna belum lagi benang dan lain sebagainya.” paparnya.
Bagi para penenun harga yang diberikan oleh para pengepul tentu tidak sebanding dengan tenaga, waktu dan biaya belanja bahan yang dikeluarkan. “Kalau kami tidak menjual dengan harga rendah maka mau dikemanakan kain-kain tenun kami.” pungkasnya.(*)





Up