Tragedi YBR, Pemprov NTT Evaluasi Total Program Penanggulangan Kemiskinan

KUPANG | nemberalanews.com – Tragedi meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berjalan.

Evaluasi komprehensif ini dibahas dalam Rapat Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat, (7/2/2026), dengan format kombinasi luring dan daring.

Rapat yang berlangsung dari siang hingga sore dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma serta Plh Sekda NTT Flori Rita Wuisan. Dihimpun nemberalanews.com dari berbagai sumber terpercaya pada Minggu, (8/2/2026)

Turut menghadiri acara tersebut antara lain Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda se-Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah provinsi, bupati/wakil bupati atau perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di NTT, tokoh agama, serta perwakilan insan pers.

Dalam arahan pembukaannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa tragedi YBR harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem penanganan kemiskinan di NTT.

“Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Hari ini kita bertekad membenahi sistem secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali,” tegasnya. Sebagaimana di beritakan NTTHits.com, Sabtu, (07/2/2026).

Gubernur menyoroti dua fokus utama yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu Pertama, Evaluasi ulang pendataan warga miskin untuk memastikan akurasi dan mencegah manipulasi data, Kedua, pengawasan ketat agar seluruh program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkan layanan.

Menurut dia, seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota hingga desa, aparat keamanan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Tidak boleh ada satu pun orang miskin yang tidak terjangkau oleh program pemerintah. Kita semua harus bekerja dengan hati dan niat tulus demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Staf Khusus Mendagri Hoiruddin Hasibuan menyampaikan bahwa kehadirannya di NTT merupakan bagian dari penugasan khusus Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.

“Ini bukan soal mencari siapa yang bersalah, tetapi bagaimana langkah ke depan kita bersama-sama memperbaiki sistem yang ada. Kasus yang terjadi di Kabupaten Ngada ini menjadi tamparan yang menyakitkan bagi kita semua,” katanya.

Hoiruddin, menekankan tiga poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu Pertama, pelaksanaan pendataan rinci dengan sistem by name by address, Kedua, Fleksibilitas mekanisme pendanaan untuk program bantuan sosial, Ketiga, Kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat sosial.

Selain itu, staf khusus Mendagri juga menyampaikan belasungkawa mendalam dan menegaskan bahwa tragedi ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan besar di daerah.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menambahkan, aparatur pemerintah di tingkat bawah harus menjadi ujung tombak dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. “Banyak program bantuan yang telah disalurkan pemerintah, namun pertanyaan utamanya adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya? RT, RW, dan kepala desa harus lebih proaktif dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi masyarakat sekitar,” tegasnya Wagub NTT.

Rapat ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam membenahi sistem pendataan dan program penanggulangan kemiskinan. Kepolisian, Kejaksaan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menegaskan akan melakukan pengawasan ketat guna mencegah terjadinya manipulasi data maupun penyalahgunaan bantuan sosial.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Daerah (LLDIKTI) NTT menyatakan kesiapannya untuk menurunkan ribuan mahasiswa sebagai sukarelawan untuk membantu proses pendataan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Organisasi Persatuan Perempuan Indonesia (TP PKK) Provinsi NTT juga akan menghidupkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa guna memperkuat pemantauan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, tokoh agama dari berbagai agama berkomitmen untuk membangun kesadaran sosial dan kepedulian antar sesama melalui ceramah dan kegiatan keagamaan di masing-masing tempat ibadah.

Selain itu, dunia usaha dan lembaga keuangan juga siap berkontribusi dengan memperkuat program literasi keuangan serta mendorong upaya kemandirian ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin.

Dari hasil rapat tersebut, Pemprov NTT menetapkan sejumlah langkah konkret yang akan segera diimplementasikan, antara lain:

Pertama, Pembaruan data warga miskin secara menyeluruh yang akan dipimpin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi NTT bersama dengan lintas sektor terkait. Kedua, Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi data kemiskinan maupun penyalahgunaan bantuan sosial. Ketiga, Pemeriksaan ulang menyeluruh terhadap data peserta Program Bantuan Iuran (PBI) dalam bidang kesehatan.

Keempat, Penguatan pranata sosial dan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar pembangunan kesadaran sosial masyarakat. Kelima, Pembentukan gerakan masyarakat bernama “Sapa Peduli Bantu” yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian antar warga terhadap kondisi keluarga kurang mampu di sekitarnya. Keenam, Aktivasi layanan konseling psikologis dan sosial di seluruh sekolah dasar dan menengah di NTT. Ketujuh, Kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengumpulkan dana sosial yang akan digunakan sebagai cadangan tanggap darurat sosial.

Pada akhir rapat, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan kembali bahwa tragedi YBR harus menjadi alarm kemanusiaan bagi seluruh pihak.

“Kita dengan tulus mengakui bahwa terdapat kekurangan dan kesalahan dalam sistem yang berjalan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk terus memperbaiki diri dan melakukan perbaikan yang nyata. Jangan sampai ada lagi anak-anak di NTT yang harus merasakan penderitaan dan putus asa akibat kemiskinan,” tutupnya.(*)