Sergius Saul Tobuawen 
Masyarakat Desa Bo'a yang bergabung dalam GEMAP dan IKMAR berdiri di Depan Portal yang dialihkan oleh PT. Bo'a Development, Nihi Rote, PT. Sitasa Bahtera, Pemerintah Desa Bo'a, Pemerintah Kecamatan, dan Pemkab Rote Ndao (Foto: Sergius S. Tobuawen).
BO’A | Nemberalanews.com – Penutupan jalan yang dibangun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Desa Bo’a, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, telah memicu aksi demonstrasi. Masyarakat Desa Bo’a, yang tergabung dalam berbagai organisasi, berupaya meminta kejelasan terkait jalan yang seharusnya menjadi akses publik.
Menurut sumber masyarakat, jalan yang dibangun melalui PNPM MP ini memiliki sejarah panjang. Jalan ini disebut telah diberikan sebagai Jalan Desa melalui surat pernyataan dari tuan tanah Elihorep Mbatu pada tahun 2008, yang disaksikan oleh Piter Mesah selaku kepala dusun pada masa itu.
Soleman Hangge, Sekretaris PNPM MP Desa Bo’a tahun 2013, menjelaskan kepada Nemberalanews.com pada Kamis, 23 Oktober 2025, bahwa jalan yang menuju Pantai Oemau bukanlah sisa proyek. Ia menegaskan, “Pembangunan jalan tersebut merupakan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat Dusun Oemau dan Desa Bo’a pada 27 Juli 2012.” Ujarnya
Namun, Piter Mesah, yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2013, memberikan pernyataan yang berbeda. Ia membenarkan bahwa “sisa jalan 400 meter ke bibir pantai itu memang dibangun oleh dana pemerintah. Tapi sekarang ditutup oleh perusahaan dan dialihkan.” Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dan kegelisahan di kalangan masyarakat Desa Bo’a.
Situasi semakin rumit dengan adanya dugaan peralihan aset negara dan upaya penghilangan jejak oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini memicu aksi demonstrasi masyarakat dan berujung pada penahanan Erasmus Frans Mandato, yang dilaporkan oleh Samsul Bahri terkait dugaan penyebaran kabar bohong penutupan jalan.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH., mengakui pada 12 Oktober 2025 bahwa jalan tersebut telah ditutup dan dialihkan. Namun, masyarakat tetap menolak jalan pengganti yang ditawarkan.
Soleman Hangge juga bantah surat dari PJ Kades Bo’a, Amelia Nggadas, S.Pd., Gr., tertanggal 2 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut dibangun untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar sisa material proyek.
Simson Nggadas, Bendahara PNPM MP Desa Bo’a, menambahkan bahwa Piter Mesah adalah saksi hidup dari proses pembangunan jalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan dilakukan atas dasar mufakat masyarakat. “HOK (Hari Orang Kerja) sesuai juknis, masyarakatlah yang bekerja, sehingga dana tersebut diberikan kepada masyarakat di Desa Bo’a,” pungkas Simson.(*)
