Warga Desa Bo’a Keluhkan Penutupan Akses Jalan, Minta Pemerintah Bertindak

BO’A | Nemberalanews.com – Masyarakat Desa Bo’a menyampaikan keluh kesah mereka terkait akses jalan menuju wisata pantai Bo’a yang telah ditutup dan tak kunjung diselesaikan. Pernyataan ini terungkap saat pertemuan reses 1 DPRD Rote Ndao Mersianus Tite dari Fraksi Partai Hanura pada Senin, 5 Mei 2025.

Warga menilai, permasalahan akses telah lama menjadi keluhan masyarakat, bahkan hingga menarik perhatian dunia luar. Namun sayangnya, pemerintah setempat belum juga memberikan solusi nyata.

Salah satu momen yang disesalkan masyarakat adalah ketika seorang wartawan mewawancarai dan meminta tanggapan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan terkait penutupan akses di Nemberala pada 24 April 2025 lalu. Saat itu, Wakil Bupati menyatakan bahwa ia tidak memiliki kewenangan menanggapi terkait hal itu.

Baca Juga: Wabup Rote Ndao Tidak Punya Kewenangan Tanggapi Penutupan Jalan Masuk Pantai Bo’a

“Pernyataan itu sangat kami sesalkan. Jika memang seandainya itu hanya menjadi tugas Bupati, Bapak Paulus Henuk, seharusnya ada jalan keluar. Bukan hanya berkata tidak punya kewenangan,” ucap Abson Mbatu.

Abson Mbatu juga menyampaikan harapan kepada anggota DPRD Mersianus Tite untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. “Ketika Bapa dan Mama terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagai masyarakat kami sangat senang karena kami percaya, saat kami mengeluh, ada yang mendengar, ada kasih sayang disitu. Tapi kini kami merasa sendirian menghadapi persoalan yang rumit ini,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Rote Ndao dari Dapil 3, Mersianus Tite, menanggapi keluhan masyarakat dengan menyatakan bahwa dirinya akan menyampaikan permasalahan akses jalan kepada pemerintah dan akan membawa isu ini ke dalam sidang paripurna DPRD Rote Ndao.

“Saya sudah sampaikan, dan masyarakat juga sudah mengirim surat resmi. Tapi belum ada jawaban hingga saat ini. Kita beri kesempatan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik, karena mereka juga mungkin masih beradaptasi. Tapi masalah ini akan kami sampaikan dan bawa ke sidang paripurna. Bila perlu, kami undang wartawan untuk meliput agar publik tahu,” ujar Mersianus Tite, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Rote Ndao.

Kepada warga yang mengikuti reses, Mersianus Tite juga mengusulkan agar masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. “Ada undang-undang yang menjamin hak berekspresi dimuka umum. Saya usul, masyarakat bisa bertemu langsung dengan Bupati agar suara kita lebih didengar,” tutupnya.

Masyarakat Desa Bo’a berharap pertemuan ini menjadi awal dari langkah nyata pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan akses jalan yang telah lama membelenggu aktivitas dan kehidupan mereka. (Advetorial)